Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III 2025 di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (27/9/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Polri untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

sm605

Kapolri, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog, tiba di Palembang sebelum melanjutkan perjalanan ke OKU Timur menggunakan helikopter Polri.

Program ini menunjukkan komitmen Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung swasembada pangan. Saat ini, dari total 819.080 hektare lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, 483.822 hektare telah ditanami.

Pada Kuartal I dan II 2025, Polri mencatat panen jagung seluas 360.019 hektare dengan total produksi 2.083.740 ton. Sementara Kuartal III, panen serentak berlangsung di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512 hektare dan estimasi produksi 751.442 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan fokus di OKU Timur, mencakup 1.788 hektare lahan dan estimasi hasil 7.153 ton jagung.

Kapolri menekankan bahwa program ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, memberikan kontribusi langsung bagi kesejahteraan bangsa dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

TAURUS77

Pemerintah tengah menyiapkan Komite Reformasi Polri, sebuah tim khusus yang dirancang untuk memberikan rekomendasi perbaikan mendasar terhadap institusi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah mulai mengundang sejumlah tokoh, termasuk Mahfud MD, mantan Menko Polhukam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa saat ini pihak istana masih dalam proses menghubungi para tokoh untuk dimintai kesediaannya.
“Komitmen Bapak Presiden adalah membentuk tim yang kredibel. Beberapa nama tokoh sudah dihubungi agar bisa berkenan bergabung,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Nama-Nama yang Mencuat

Mahfud MD menjadi salah satu figur yang disebut masuk radar anggota komite. Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa posisi ketua belum diputuskan, karena struktur lengkap keanggotaan masih dalam tahap penyusunan dan menunggu pengesahan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Selain Mahfud, tokoh lain yang dipastikan masuk adalah Jenderal (Hor) Ahmad Dofiri, yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
“Beliau sangat relevan, dan wajar jika nantinya ikut masuk dalam tim,” tambah Prasetyo.

Tugas dan Misi Komite

Komite Reformasi Polri akan beranggotakan tokoh lintas bidang. Fokus utama mereka adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Polri agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel di mata publik.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, komite akan bertugas melakukan kajian ulang atas tugas, wewenang, kedudukan, serta ruang lingkup Polri.
“Hasil dari kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden untuk menjadi landasan perubahan, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” jelas Yusril.

Slot Pragmatic

Menurutnya, undang-undang yang sudah berlaku lebih dari dua dekade perlu dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat.

Harapan ke Depan

Pembentukan Komite Reformasi Polri ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membenahi institusi kepolisian. Presiden Prabowo ingin evaluasi dilakukan secara menyeluruh namun tetap konstruktif, agar hasilnya dapat memperkuat institusi yang dicintai masyarakat ini.

Jakarta, 12 September 2025 – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) resmi melaporkan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu mencantumkan nama Menteri Agama periode 2019–2024, Yaqut Cholil Qoumas, serta sejumlah pejabat Kemenag yang disebut terdaftar sebagai pengawas haji.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dengan membawa dokumen tambahan terkait kasus kuota haji.

Dugaan Rangkap Tugas

Menurut Boyamin, keberadaan Yaqut sebagai pengawas dinilai bermasalah karena menteri agama secara otomatis menjabat sebagai Amirul Hajj. Artinya, seluruh fasilitas, termasuk akomodasi dan uang harian, sudah ditanggung negara.

“Menteri Agama dan staf khusus tidak boleh jadi pengawas. Pengawas itu tugasnya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Masa yang menyelenggarakan haji mengawasi dirinya sendiri,” kata Boyamin.

Ia menyebutkan, dokumen berupa Surat Tugas Nomor 956 Tahun 2024 menunjukkan penunjukan Yaqut dan beberapa pejabat Kemenag sebagai pengawas haji.

Sorotan Soal Uang Harian

Boyamin juga menyinggung adanya uang harian Rp7 juta per orang untuk para pengawas. Jika dihitung selama 15 hari, total yang diterima mencapai lebih dari Rp100 juta.

“Sehari Rp7 juta, dikali 15 hari, berapa itu? Ini yang kami soroti dan laporkan ke KPK,” ujarnya.

Tanggapan Pihak Yaqut

Pernyataan Boyamin langsung dibantah oleh juru bicara eks Menteri Agama Yaqut, Anna Hasbie. Ia menegaskan bahwa tudingan MAKI tidak memahami aturan yang berlaku.

“Tudingan Boyamin bahwa Menteri Agama dan staf khusus tidak boleh menjadi pengawas haji adalah keliru. Regulasi tidak melarang hal tersebut,” kata Anna dalam keterangan tertulis.

KPK Diminta Usut Tuntas

Boyamin menekankan, laporan ini untuk memastikan adanya transparansi dalam penyelenggaraan haji 2024. Ia berharap KPK dapat menindaklanjuti dugaan keterlibatan pejabat tinggi Kemenag dalam mekanisme pengawasan yang dinilainya tidak tepat.

“Ini menunjukkan dugaan keterlibatan YCQ (Yaqut Cholil Qoumas) semakin kuat. Wong dia sendiri yang menyelenggarakan, kok yang mengawasi juga dia,” ucap Boyamin.

Jakarta, 5 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka pada Kamis (4/9) sore, sehari setelah menghadiri undangan parade militer besar-besaran di Beijing, Tiongkok, dari Presiden Xi Jinping.

Ratas tersebut diikuti sejumlah menteri bidang ekonomi, pangan, sosial, serta Gubernur Bank Indonesia, yang memberikan laporan terkini terkait situasi ekonomi nasional dan kondisi sosial pasca gelombang demonstrasi 25–31 Agustus 2025.

Situs Slot Gacor Pragmatic

Fokus Ratas: Ekonomi, Sosial, dan Kondisi Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya langkah cepat dalam memperbaiki situasi pasca demo, termasuk perbaikan fasilitas umum yang rusak serta percepatan program-program prioritas negara.

Selain itu, Prabowo juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai dinamika konstelasi persaingan global yang semakin ketat.

“Presiden menekankan transformasi Indonesia dan membangun bangsa sesuai konstitusi adalah tugas utama Presiden dan seluruh kabinet. Prosesnya tidak mudah dan akan panjang, tapi harus konsisten: memperbaiki kondisi rakyat terutama yang paling miskin, membangun pemerintahan yang bersih dan efisien, serta memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Sri Mulyani.

Arahan Presiden: Konsistensi dalam Transformasi

Sri Mulyani menambahkan, Prabowo meminta seluruh kementerian bekerja lebih solid dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas nasional.

Beberapa poin arahan Presiden antara lain:

• Fokus pada rakyat kecil, terutama masyarakat miskin dan rentan.
• Percepatan transformasi ekonomi agar Indonesia tidak tertinggal di tengah kompetisi global.
• Pemerintahan bersih dan efisien, dengan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola anggaran.
• Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.

Ratas ini menandai konsolidasi awal Presiden Prabowo pasca demonstrasi besar Agustus 2025. Pemerintah berkomitmen merespons aspirasi publik dengan langkah nyata, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang berubah cepat.

Jakarta – Gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai daerah di Indonesia kini menjadi perhatian serius media internasional. Aksi massa yang diwarnai dengan pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di sejumlah kota menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai beberapa lainnya. Situasi ini membuat sejumlah kedutaan asing mengeluarkan imbauan resmi bagi warganya yang berada di Indonesia.

Media Asing Soroti Kerusuhan di Indonesia

Beberapa media besar dunia langsung mengangkat isu ini sebagai headline.

• ABC News (Australia) menulis dengan judul: “Three dead after angry mob sets fire to parliament building in Indonesia” (Tiga orang tewas setelah massa yang marah membakar gedung Parlemen di Indonesia).
• Associated Press (AS) menurunkan laporan: “At least 3 dead after mob sets fire to Indonesian regional parliament building.”
• New York Post (AS) juga memuat tajuk serupa: “3 dead after mob sets fire to Indonesian regional parliament building.”

Ketiganya menyoroti fakta bahwa kericuhan massa berujung pada jatuhnya korban jiwa saat gedung-gedung DPRD di beberapa daerah dibakar.

Tak hanya media Barat, sejumlah media Asia juga ramai memberitakan kerusuhan ini. Mereka menyoroti tambahan lima orang korban luka yang masih dirawat di rumah sakit.

Kota-Kota Besar Jadi Titik Panas

Insiden pembakaran gedung DPRD tercatat terjadi di Makassar (Sulawesi Selatan) dan Bandung (Jawa Barat). Namun, aksi unjuk rasa juga meluas ke berbagai kota lainnya, termasuk:

• Medan
• Solo
• Yogyakarta
• Magelang
• Malang
• Bengkulu
• Pekanbaru
• Manokwari (Papua)

Di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, ribuan pengunjuk rasa menyerbu Markas Polisi Daerah (Mapolda), merobohkan pagar, dan membakar sejumlah kendaraan dinas. Bentrokan pun tak terhindarkan antara aparat kepolisian anti huru-hara dengan massa yang semakin tak terkendali.

Reaksi Kedutaan Asing

Situasi yang semakin panas membuat sejumlah kedutaan besar (kedubes) negara sahabat di Jakarta mengeluarkan imbauan resmi. Mereka meminta warga negara masing-masing:

• Menghindari area demonstrasi.
• Membatasi perjalanan yang tidak mendesak.
• Memantau perkembangan situasi melalui media resmi dan komunikasi kedutaan.

Beberapa kedutaan bahkan menyiapkan skenario evakuasi terbatas bila kondisi semakin memburuk.

Dampak Politik dan Sosial

Pengamat menilai bahwa kerusuhan ini bukan hanya mencoreng citra Indonesia di mata internasional, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Aksi massa yang meluas diyakini merupakan buntut dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait isu kenaikan tunjangan pejabat serta perasaan ketidakadilan sosial yang semakin tajam.

Gelombang demo ricuh di Indonesia kini menjadi perhatian global. Dengan jatuhnya korban jiwa, puluhan luka-luka, serta kerugian material yang besar, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar untuk segera meredam eskalasi konflik.

Slot Pragmatic Play

Dunia tengah menyoroti langkah pemerintah berikutnya: apakah mampu mengendalikan situasi, atau justru kerusuhan ini akan menjadi krisis politik berkepanjangan?